PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)

PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Penyelenggaraan Perjalan Ibadah Umrah memiliki dasar perundang-undangan yang sudah jelas, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 337 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat. Prinsip tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara baik setelah Biro Perjalanan Wisata mendapatkan Sertifikat PPIU.

Sertifikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah proses pemberian sertifikat kepada biro perjalanan Umrah untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha perjalanan Umrah melalui penilaian kesesuaian standar usaha jasa perjalanan Umrah.

Keterlibatan Badan Sertifikasi sebagai pihak ketiga yang independen sangat diperlukan untuk memonitor dan memberikan pengakuan kepada sebuah jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah memenuhi Standar Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 337 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.  

Beberapa manfaat yang bisa didapatkan Sertifikasi PPIU:

• Memastikan penerapan Standar Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di perusahaan
• Meningkatkan kepercayaan pelanggan
• Meningkatkan citra dan daya saing Biro Perjalanan Umrah
• Memastikan komitmen Biro Perjalanan Umrah dalam pemenuhan Peraturan Menteri Agama terkait Penyelenggaraan Ibadah Umrah

 REKOMENDASI

Kegiatan audit Sertifikasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah akan dilakukan terhadap Biro Perjalanan Umrah yang sudah mendapatkan izin sebagai Biro Perjalanan Wisata.

PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI

Persyaratan awal yang harus diberikan oleh Klien / Biro Perjalanan Umrah untuk diperiksa kesesuaian dan kelengkapannya sesuai Keputusan Dirjen No.337 Tahun 2018, yaitu:

1. Surat pengantar sertifikasi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama;
2. Nama PPIU;
3. Alamat PPIU;
4. Izin Operasional sebagai PPIU yang masih berlaku;
5. Personel penghubung PPIU dengan lembaga sertifikasi;
6. Akte notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan yang memiliki salah satu kegiatan usahanya dibidang keagamaan/perjalanan ibadah yang mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
7. Identitas pemilik saham, komisaris, direksi yang tercantum dalam akta notaris;
8. Surat pernyataan pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak sedang dikenai sanksi dalam penyelenggaraan ibadah umroh;
9. Surat keterangan domisili dari pemerintah daerah;
10. Surat keterangan fiskal dan bukti NPWP dari atas nama PPIU;
11. Bukti kepemilikan kantor pelayanan atau bukti sewa kantor minimal 4 tahun disahkan oleh akta notaris;
12. Bukti tanda usaha Pariwisata;
13. Bukti sertifikasi bidang usaha perjalanan Pariwisata lingkup biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
14. Bukti laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik terdaftar di Kemenkeu dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
15. Bukti jaminan dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama PPIU dengan masa berlaku 4 tahun yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
16. Bukti laporan kegiatan usaha yang telah beroperasi minimal 2 tahun;
17. Struktur organisasi dan jumlah personel organisasi PPIU;
18. Daftar kantor cabang yang berada dibawah manajemen PPIU (bila ada)
19. Telah memberangkatkan atau memiliki jamaah terdaftar paling sedikit sebanyak 300 (tiga ratus) orang selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan laporan elektronik.